Pedoman Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

By | 22 November 2017

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

Kata Pengantar

Keberadaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan bagian yang terbesar dalam pelaku ekonomi nasional yaitu sebanyak 56,48 juta unit usaha atau 99,9% dari total unit bisnis di indonesia. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah perlu dilakukan pemberdayaan terhadap Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) melalui instrumen kebijakan Pemerintah dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil. Perpres No. 98/2014 ini telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian lzin Usaha Mikro dan Kecil (lUMK), dan Nota Kesepahaman oleh tiga Menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan UKM, dan Menteri Perdagangan.

Pemberian lUMK dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan dalam berusaha bagi UMK. Guna mempercepat proses penerbitan lUMK secara transparan dan akuntabel. maka UMK perlu mendapatkan pendampingan baik dalam pengembangan usahanya dan maupun percepatan perolehan lUMK. Pendamping lUMK dapat diberdayakan oleh berbagai lembaga pendamping seperti Bussiness Development Services-Provider (BDB-P), Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB), Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB), Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)-KUMKM, dan sebagainya. Pendamping lUMK bertugas membantu UMK dalam melengkapi dan menyerahkan berkas pendaftaran ke Kecamatan/Kelurahan, memverifikasi berkas dokumen yang dibutuhkan, memberikan bimbingan pasca perolehan lUMK seperti akses pembiayaan, pemasaran, Teknologi informasi (TI), pengembangan SDM dan lain-lain.

Buku ini diterbitkan untuk mempermudah para pemangku kepentingan dalam memperoleh infomasi yang terkait dengan dasar hukum dan pedoman pelaksanaan pemberian lUMK. Demikian, semoga bermanfaat.

Jakarta, Juni 2015

Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM

TTD

Drs. Braman Setyo, M. Si

Daftar Isi Pedoman Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

  • Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil
  • Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan UKM, dan Menteri Perdagangan No. 503/555/SJ; No. 03/KB/M.KUKM/I/2015; No.72/M-DAG/MOU/1/2015 tentang Pembinaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil
  • Perjanjian Kerja Sama antara Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Deputi Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirut PT. BRI (Persero) Tbk, dan Ketua Assipindo No. 193/276N/Bangda; No. O1/PKS/DEP.6/I/2015; No. 01/PDN/PKS/1/2015; No. B.71-DIR/PRG/01/2015; No. 01/Assipindo/l/2015 tentang Pelaksanaan Nota Kesepahaman Pembinaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil
  • Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 518/7485/SJ tanggal 15 Desember 2014 Perihal Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di Kecamatan
  • Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 503/7497/SJ tanggal 16 Desember 2014 Perihal Pelaksanaan Pemberian Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil
  • Surat Edaran Menteri Koperasi dan UKM Nomor 15/M.KUKM/I/2015 tanggal 22 Januari 2015 Perihal Pendampingan Usaha Mikro Kecil dalam Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kecamatan/Kelurahan
  • Surat Edaran Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri No.503/98N/Bangda tanggal 5 Mei 2015 Perihal Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di Daerah
  • Surat Edaran Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM No. 34/Dep.6/I|I/2015 tanggal 2 Maret 2015 Perihal Percepatan Penerbitan IUMK
    • Lampiran I : Ruang Lingkup Perpres No. 98 Tahun 2014
    • Lampiran ll : Contoh Peraturan Bupati/Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat
    • Lampiran III : Contoh Berkas/Naskah Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
    • Lampiran IV : Contoh Kartu Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
    • Lampiran V : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

 

 

Leave a Reply