Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 15 Tahun 2015 Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

Menimbang : bahwa dalam rangka memperluas kesempatan berusaha bagi anggota dan masyarakat untuk melakukan kegiatan produktif, perlu mengembangkan usaha simpan pinjam oleh koperasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar anggota dan masyarakat memperoleh manfaat dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya; bahwa pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi semakin berkembang sesuai dengan dinamika dan perubahan… Read More »

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 13 Tahun 2015 Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

Menimbang: bahwa dalam rangka penyelenggaraan akuntansi usaha simpan pinjam oleh koperasi secara tertib dan baik, perlu menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan dan dapat dipertanggungjawabkan; bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana huruf a, maka perlu menyusun pedoman akuntansi usaha simpan pinjam oleh koperasi, agar penyusunan laporan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi dan perkembangan standar… Read More »

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi Tujuan diterbitkan Peraturan Menteri tentang pemupukan modal penyertaan pada koperasi adalah: untuk memberikan kepastian hukum baik bagi koperasi maupun bagi pemodal dan kejelasan arah bagi para pejabat Aparatur Sipil Negara, pembina, dunia usaha, dan masyarakat terutama gerakan koperasi,… Read More »

Peraturan Menteri Kelauran dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap

Peraturan Menteri Kelauran dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Lembaga Pelatihan Pemerintah yang selanjutnya disebut Lembaga Pelatihan adalah satuan unit organisasi penyelenggara fungsi Pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara, baik yang mandiri maupun tidak mandiri pada Instansi Pemerintah. Pelatihan adalah… Read More »

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan pernyelenggaraan pemerintahan… Read More »

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Pedoman Revitalisasi Koperasi

Revitalisasi Koperasi adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Gerakan Koperasi, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan Pemangku Kepentingan terkait lainnya untuk menata kelembagaan dan memperkuat usaha koperasi. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan… Read More »