PROGRAM PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO (PEMBIAYAAN UMi)

By | 11 April 2018

PROGRAM PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO
(PEMBIAYAAN UMi)

Pelaksana :

PUSAT INVESTASI PEMERINTAH KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM
PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO (PEMBIAYAAN UMi)

I. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008, tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008, tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261).
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2017, tentang Pembiayaan Ultra Mikro.
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015, tentang Kelembagaan Koperasi.
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015, tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/II /2017, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015, tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

II. KOORDINATOR PEMBIAYAAN UMi
Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

III. TUJUAN
1. Menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan murah bagi Usaha Mikro.
2. Menambah jumlah wirausaha yang terfasilitasi oleh Pemerintah termasuk wirausaha baru.
3. Meningkatkan nilai keekonomian anggota (debitur).

IV. SASARAN
Sasaran dari Pembiayaan UMi adalah Usaha Mikro dengan kriteria :
1. Tidak sedang dibiayai oleh lembaga keuangan dan/atau koperasi.
2. Dimiliki oleh Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan Elektronik.
3. Memiliki izin usaha/keterangan usaha dari instansi Pemerintah dan/atau surat pernyataan usaha dariPenyalur.

V. PENYALUR
Penyalur dalam Pembiayaan UMi meliputi :
1. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
2. Badan Layanan Umum (BLU) Pengelola Dana / Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pengelola Dana.
3. Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP Koperasi) dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah / Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS/USPPS Koperasi).

Penyalur sebagaimana dimaksud tersebut dapat menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah.

VI. PERAN KOPERASI (KSP) DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN UMi
1. Menyalurkan Pembiayaan UMi kepada anggotanya.
2. Melakukan pendampingan atau pelatihan secara rutin kepada anggotanya.
3. Meningkatkan nilai keekonomian anggota (debitur).

VII. SUMBER PENDANAAN
Sumber pendanaan pembiayaan UMi berasal dari dana APBN Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

VIII. MEKANISME PENYALURAN
1. Penunjukan Penyalur oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP).
Dalam rangka pelaksanaan Pembiayaan UMi, PIP melakukan penunjukan Penyalur dan melakukan penilaian kelayakan. Penyalur dapat menggunakan tenaga profesional dan/atau pertimbangan institusi yang berwenang membina Penyalur dengan kriteria :
a. Memiliki pengalaman dalam pembiayaan UMKM paling singkat 2 (dua) tahun;
b. Mampu melakukan pendampingan atau pelatihan secara rutin;
c. Sehat dan berkinerja baik;
d. Memiliki online system dengan SIKP;
e. Kriteria lain yang ditetapkan oleh PIP.

2. Pembiayaan UMi disalurkan dengan pola :
a. Penyaluran langsung;
b. Penyaluran linkage.
3. Penyaluran Pembiayaan UMi dari PIP kepada Penyalur dilakukan melalui pembiayaan konvensional atau pembiayaan syariah dengan syarat dan ketentuan :
a. Penyalur sanggup menyalurkan Pembiayaan UMi dengan target yang ditetapkan oleh PIP;
b. Jangka waktu pembiayaan paling lama 5 (lima) tahun termasuk masa tenggang;
c. PIP dapat mengenakan suku bunga/margin kepada Penyalur;
d. Dalam hal PIP mengenakan bunga/margin, pembayaran bunga/margin dilakukan oleh Penyalur setiap bulan setelah penarikan dana;
e. Penarikan dana dilakukan secara bertahap dengan ketentuan :
1) Tahap pertama paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari plafon pembiayaan;
2) Tahap selanjutnya dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi penyaluran atas penarikan sebelumnya.
f. Penyalur menjaminkan piutang lancar dengan Fidusia paling sedikit sebesar rencana penarikan pertahap;
g. Penyalur wajib memperbaharui piutang yang dijaminkan dalam hal piutang yang dijaminkan macet atau jatuh tempo;
h. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh PIP.
4. Dalam hal Penyalur tidak dapat melakukan penyaluran sesuai target yang ditetapkan oleh PIP, maka PIP dapat menarik pembiayaan yang tidak tersalurkan.
5. Penyaluran Pembiayaan UMI dari Penyalur/Lembaga Linkage kepada anggota (debitur) dilakukan melalui pembiayaan konvensional atau pembiayaan syariah, dengan syarat dan ketentuan :
a. Digunakan untuk pembiayaan usaha produktif;
b. Tidak diwajibkan agunan tambahan;
c. Diberikan kepada anggota (debitur) perorangan dan/atau badan usaha;
d. Penyaluran kepada anggota (debitur) perorangan dapat dilakukan secara individu dan/atau melalui kelompok;
e. Dalam hal diberikan kepada anggota (debitur) perorangan melalui kelompok, maka Penyalur/Lembaga Linkage :
1) Wajib melakukan pendampingan kelompok;
2) Menerapkan mekanisme tanggung renteng;
3) Tidak diperkenankan meminta agunan tambahan.

f. Plafon pembiayaan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) kali akad pembiayaan;
g. Akumulasi jangka waktu pembiayaan per anggota (debitur) paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan.
h. Bunga/margin ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan antara Penyalur/Lembaga Linkage dan anggota (debitur) dengan memperhatikan:
1) Bunga/margin PIP kepada Penyalur atau Penyalur kepada Lembaga Linkage;
2) Biaya operasional;
3) Margin keuntungan;
4) Premi resiko.
6. Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
a. Penyalur menatausahakan penyaluran Pembiayaan UMi melalui koneksi antar sistem dengan SIKP sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Sistem Informasi Kredit Program;
b. Dalam hal Penyalur belum mampu melakukan koneksi langsung antar sistem dengan SIKP, pertukaran data Penyalur dengan SIKP dapat dilakukan secara manual.
7. Pelaporan.
Dalam pelaksanaan Pembiayaan UMi, Penyalur wajib menyampaikan :
a. Dokumen penyaluran paling kurang terdiri atas :
1) Akad kredit antara Penyalur/Lembaga Linkage dengan Debitur;
2) Izin usaha/keterangan usaha dari instansi Pemerintah dan/ atau surat pernyataan usaha dari Penyalur; dan
3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

Dokumen penyaluran tersebut disampaikan kepada KPPN yang wilayah kerjanya meliputi lokasi anggota (debitur) bersangkutan dengan ketentuan:
1) Melalui surat elektronik dalam bentuk soft copy berupa hasil scan dokumen penyaluran; dan
2) Paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tanggal akad kredit Debitur.
b. Laporan tahunan terdiri atas :
1) Laporan Keuangan yang telah diaudit;
2) Rencana Kerja dan Anggaran tahunan yang mencantumkan kegiatan Pembiayaan UMi;
3) Laporan Realisasi Kinerja Koperasi.

Laporan tahunan tersebut disampaikan kepada PIP paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah dokumen ditetapkan.

8. Sanksi
a. Dalam hal Penyalur melakukan penyaluran dan/atau penatausahaan pembiayaan usaha mikro menyimpang dari ketentuan, maka PIP dapat menghentikan kegiatan penyaluran yang dilakukan oleh Penyalur;
b. Dalam hal Penyalur tidak menyampaikan dokumen penyaluran dan laporan tahunan, Penyalur dapat dikenakan sanksi berupa denda;
c. Ketentuan mengenai besaran denda dan tata cara pengenaan denda diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Pembiayaan antara PIP dengan Penyalur.

IX. PELAKSANA PEMBIAYAAN UMi.
1. Pelaksana Pembiayaan UMI:
Pusat Investasi Pemerintah – Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Alamat: Gedung Prijadi Prapto Suhardjo II Lantai 4
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4, Jakarta Pusat
Telp 021 3516978/9, 0213449230 ext. 5414, 5699, Fax. 021 3516979
Email: [email protected]
PIC : Bapak RESTU Hp. 0813 6765 8750
2. Penyalur Pembiayaan UMi:
a. PT. Permodalan Nasional Madani (langsung ke usaha mikro);
b. Perum Pegadaian (langsung ke usaha mikro);
c. PT. Bahana Artha Ventura (kerjasama / linkage dengan KSP/USP Koperasi dan KSPPS/USPPS Koperasi)
Alamat: PT. Bahana Artha Ventura Gedung Wisma Prima Lantai 5 JL. Kapten Tendean No 34 Jakarta Selatan 12790
Email : [email protected]
PIC : Bapak Hanif Muslim 021 – 7918 2688

X. CHART MEKANISME PENYALURAN.

Keterangan Flowchart :

1. KSP/KSPPS mengajukan pembiayaan dengan menjaminkan Piutang Lancarnya (Fiducia).

2. Pusat Investasi Pemerintah (PIP) mencairkan pembiayan sesuai hasil seleksi kelayakan KSP/KSPPS dan piutang yang disetujui untuk dijaminkan.

3. Jika sumber dana berasal dari sharing dengan PEMDA, maka pencairan dapat dilakukan melalui lembaga Trustee.

4. Nasabah usaha mikro baru mengajukan permohonan pembiayaan ke LKBB.

5. LKBB mencairkan pembiayaan kepada nasabah usaha mikro dan melakukan upload dokumen kelengkapan ke Sistim Informasi Kredit Program (SIKP), a.l : akad kredit dan SIUP.

6. Kantor Daerah Kemenkeu (KPPN) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencairan pembiayaan oleh LKBB berdasarkan database SIKP. Hasil monev di update.

7. KPPN Menyampaikan hasil monev kepada Kanwil DJPBN.

8. Kanwil DJPBN melakukan rekapitulasi hasil rekonsiliasi KPPN & melakukan analisis penyaluran Pembiayaan UMI di wilayah kerjanya serta menyampaikan kepada Dirjen.

9. PIP menggunakan hasil monev (di data base SIKP) untuk tujuan pencairan pembiayaan LKBB tahap berikutnya.

XI. CHART PENYALURAN DARI PT. BAHANA ARTHA VENTURA KE KOPERASI

PT. Bahana Artha Ventura (BAV), anak Perusahaan PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI – Persero) menyalurkan Pembiayaan UMi melalui :
a. Lembaga Keuangan Mikro (LKM);
b. Lembaga Perkreditan yang diakui keberadaannya berdasarkan per-Undang- Undangan dan hukum yang berlaku;
c. KSP/USP Koperasi dan KSPPS/USPPS Koperasi.

XII. CHART KOORDINASI PENYIAPAN KSP/USP KOPERASI DAN KSPPS/USPPS KOPERASI MENJADI PENYALUR PEMBIAYAAN UMi

Keterangan Flowchart:
1. Kepala Dinas yang membidangi pembiayaan Koperasi dan UKM Provinsi/DI:
a. Koordinasi dengan Kepala Dinas yang membidangi pembinaan Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota;
b. Identifikasi KSP/USP Koperasi dan KSPPS/USPPS Koperasi yang potensial untuk menjadi penyalur Pembiayaan UMi;
c. Mengusulkan KSP/USP Koperasi dan KSPPS/USPPS Koperasi yang potensial dan memenuhi persyaratan kepada Kementerian Koperasi dan UKM cq. Deputi Bidang Pembiayaan.
2. Kementerian Koperasi dan UKM mengusulkan KSP/USP Koperasi dan KSPPS/USPPS Koperasi potensial berdasarkan usulan/rekomendasi dari Kepala Dinas yang membidangi pembiayaan Koperasi dan UKM Provinsi/DI kepada PIP.
3. PIP menetapkan dan memberi rekomendasi KSP/USP Koperasi dan KSPPS/USPPS Koperasi yang layak menjadi penyalur Pembiayaan UMi kepada PT. BAV.
4. PT. BAV melakukan:
a. Penilaian kalayakan KSP/USP Koperasi dan KSPPS/USPPS Koperasi yang potensial dan memenuhi persyaratan;
b. BP3TI dan PIP memberikan fasilitas integrasi online sistem untuk dapat terhubung dengan SIKP;
c. Pelatihan dan pendampingan untuk KSP/USP Koperasi dan KSPPS/USPPS Koperasi sebagai calon penyalur pembiayaan UMi.

XIII. PROSES USULAN KSP/USP KOPERASI DAN KSPPS/USPPS KOPERASI MENJADI PENYALUR PEMBIAYAAN UMi

XIV. PERSYARATAN DOKUMEN YANG HARUS DILENGKAPI OLEH KSP/USP KOPERASI DAN KSPPS/USPPS KOPERASI CALON PENYALUR PEMBIAYAAN
UMi
1. Copy Akta Pendirian perusahaan dan beserta perubahannya.
2. Copy Surat Pengesahan dari Kementerian (Hukum / Koperasi).
3. Copy NPWP Lembaga.
4. Copy TDP – Tanda Daftar Perusahaaan.
5. Copy KTP dan NPWP Dewan Pengurus, Dewan Pengawas Koperasi serta jajaran

6. Direksi/Manajer.
Copy SKDP – Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
7. Copy SIUP – Surat Izin Usaha Perusahaan.
8. Copy Surat Izin Usaha Simpan Pinjam.
9. Copy Surat Penilaian Kesehatan Koperasi 3 (tiga) tahun terakhir.
10. Laporan Rapat Anggota Tahunan 3 (tiga) tahun terakhir.
11. Laporan Keuangan audited Koperasi 3 (tiga) tahun terakhir.
12. Laporan Keuangan internal Koperasi tahun 2017.
13. Copy Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah dari DSN-MUI (Untuk Koperasi Syariah).
14. Copy akad pembiayaan dan pengikatan jaminan kepada anggota.
15. Copy Akad/Perjanjian dengan kreditur.
16. CV. Pengurus, Pengawas, dan Jajaran Direksi/Manajer.
17. Copy SOP Penerimaan Simpanan/Tabungan.
18. Copy SOP Pembiayaan (jenis-jenis produk).
19. Copy SOP Penerimaan Anggota (Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib).
20. Copy SOP Pembiayaan Bermasalah.
21. Copy SOP Perhitungan kolektibilitas.
22. Struktur Organisasi (Pusat dan Cabang).

DAFTAR USULAN KSP/USP KOPERASI DAN KSPPS/USPPS KOPERASI PENYALUR PROGRAM PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO TAHUN 2018 DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI/DI ……………………..

NO
NAMA KOPERASI NOMOR DAN TANGGAL BADAN
HUKUM NOMOR INDUK KOPERASI
ALAMAT NILAI PENILAIAN KESEHATAN *) PENGALAMAN DALAM PEMBIAYAAN KUMKM
(MIN. 2 TAHUN)
1
2
3

Dst.

………………., ………………………………….. 2018
KEPALA DINAS YANG MEMBIDANGI KOPERASI DAN UKM PROVINSI/DI …………………….

(………………………………………….)
NIP. ……………………………………..

Catatan:
Nilai Penilaian Kesehatan Koperasi 3 (tiga) tahun terakhir.

12

Download File

Pedoman Pembiayaan Ultra Mikro – UMi 2018

pedoman pembiayaan ultra mikro – UMi 2018

 

Leave a Reply